Dakwah Korner

Dalam sambutannya pada pembukaaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab ke-26 di kota Syarm El-Syeikh, Mesir, pada Sabtu (28/3/2015) kemarin, Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud mengatakan, “Beberapa hari yang lalu, kota ini menyaksikan diselenggarakannya Konferensi Ekonomi Dunia, di mana diwujudkan dukungan masyarakat Arab dan internasional untuk Mesir. Hari ini, kita bertemu untuk membicarakan cara-cara untuk mengatasi krisis politik dan keamanan negara-negara Arab yang mengalami penderitaan, dan untuk mengatasi berbagai tantangan yang kita hadapi,” sebagaimana dikutip alriyadh.com.

Raja Salman juga mengatakan, “Realitas terorisme yang mengerikan, konflik internal, dan pertumpahan darah yang dialami oleh sejumlah negara Arab merupakan hasil tak terelakkan dari aliansi antara terorisme dan sektarianisme, yang dipimpin oleh kekuatan regional yang intervensi terang-terangannya di wilayah Arab telah mengakibatkan rusaknya keamanan dan stabilitas di beberapa negara.
Di Yaman, intervensi asing membuat milisi [Syiah] Houtsi bisa menyalip otoritas yang sah, menduduki Sana’a, dan mengganggu pelaksanaan Prakarsa Teluk yang telah berupaya untuk melestarikan persatuan, stabilitas dan keamanan Yaman.”

“Tanggapan Dewan Kerja Sama Negara-Negara Arab Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC) terhadap permintaan Presiden Yaman Abed Rabbo Mansour Hadi untuk mengadakan Konferensi Dialog Riyadh di Riyadh di bawah payung Sekretariat Jenderal GCC dimaksudkan untuk memberikan Yaman proses yang aman menuju stabilitas dan untuk memastikan kembali ke kondisi normal dalam kerangka Prakarsa Teluk dan mekanisme pelaksanaannya yang telah merasakan dukungan Arab dan internasional,” tegasnya.

“Saat milisi Houtsi – yang didukung oleh kekuatan regional yang bertujuan memperluas dominasi mereka di Yaman dan menggunakannya sebagai basis untuk pengaruh mereka di kawasan itu – melanjutkan kerasnya pendirian dan penolakan mereka terhadap peringatan dari legitimasi Yaman, GCC, Dewan Keamanan dan semua inisiatif perdamaian, serta ketika mereka bergerak maju dalam agresinya terhadap rakyat Yaman dan otoritas yang sah, dan mengancam keamanan wilayah; negara-negara [yang bersatu] dalam persaudaraan dan persahabatan berpartisipasi dalam [operasi militer gabungan GCC bertajuk “Aashifatul Hazm” atau] Badai Penghancur telah menerima permintaan dari Presiden Yaman Abed Rabbo Mansour Hadi untuk mempertahankan Yaman dan rakyatnya serta otoritas yang sah, untuk mencegah agresi Houtsi yang merupakan ancaman besar bagi keamanan dan stabilitas wilayah dan perdamaian dan keamanan internasional, serta untuk melawan organisasi teroris itu,” Raja Salman menambahkan.

Ia juga mengatakan, “Sebagaimana kami tidak pernah berharap mengambil keputusan ini, kami menekankan pada saat yang sama bahwa Riyadh membuka pintu bagi semua partai politik Yaman yang berkomitmen untuk keamanan dan stabilitas Yaman, untuk bertemu di bawah payung GCC dan dalam rangka menjaga legitimasi, penolakan setiap pelanggaran legitimasi, menjamin kembalinya kontrol negara atas semua wilayah Yaman, mengembalikan semua senjara ke negara, dan menahan ancaman keamanan Negara tetangga. Kami berharap bahwa mereka yang memberontak terhadap legitimasi, akan mendengarkan suara kebenaran dan berhenti tergantung pada kekuatan pasukan asing, serta berhenti mengganggu keamanan rakyat Yaman dengan mempromosikan sektarian dan pembibitan terorisme.”

“Operasi Badai Penghancur akan berlanjut sampai tujuan tersebut tercapai, sehingga rakyat Yaman dapat menikmati keamanan dan stabilitas. Dalam konteks ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada negara-negara yang berpartisipasi dalam operasi Badai Penghancur, sebagaimana negara-negara di seluruh dunia yang mendukung operasi ini akan, in syaa Allah, memberikan kontribusi untuk mendukung perdamaian dan keamanan di kawasan ini dan dunia,” tambahnya.

Ia menegaskan, “Perkara Palestina berada di barisan depan keprihatinan kami. Sikap Kerajaan Arab Saudi adalah tegas seperti yang selalu didasarkan pada asas dan landasan yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif di wilayah tersebut, dan pada pemulihan hak-hak sah rakyat Palestina, termasuk hak sah mereka untuk membangun negara merdeka dengan Al-Quds sebagai ibukotanya, yang konsisten dengan resolusi legitimasi internasional dan inisiatif perdamaian Arab pada tahun 2002 yang disambut oleh masyarakat internasional dan diabaikan oleh ‘Israel’.”

“Kerajaan Arab Saudi percaya bahwa telah tiba saatnya bagi masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawabnya, dengan dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan yang mengadopsi Inisiatif Perdamaian Arab, menjalankan kekuasaan menuju penerimaannya, dan menunjuk seorang utusan internasional yang berkompeten untuk mengikuti pelaksanaan resolusi internasional yang relevan dengan inisiatif ini,” tambahnya.